Melalui Workshop Penyusunan DUPAK, Pejabat Fungsional hasil Penyetaraan Birokrasi DIPAKSA untuk Menyusun DUPAK

Selama dua hari ini (16-17), Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Kulon Progo tengah menyelenggarakan workshop bagi para Pejabat Fungsional di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kulon Progo. Workshop dengan tema “Penyusunan Daftar Usul Penilaian Angka Kredit (DUPAK) bagi Pejabat Fungsional” ini diikuti oleh 70 orang peserta, yang merupakan para perwakilan Pejabat Fungsional hasil penyetaraan birokrasi dari OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kulon Progo. Tujuan utama workshop ini adalah untuk membekali mereka pengetahuan tentang penyusunan DUPAK, mengingat mereka telah hampir satu tahun dialihkan dari Pejabat Struktural menjadi Pejabat Fungsional, sejak 31 Desember 2021.

Workshop dibuka oleh Kepala Bidang Mutasi BKPP, Eratra Muktiana, S.Sos., MM. Dalam sambutannya Eratra menekankan bahwa para pejabat fungsional hasil penyetaraan birokrasi ini mau tidak mau harus “dipaksa” untuk mau menyusun DUPAK, agar jangan sampai terjadi Pejabat Fungsional “rasa” Struktural. Ditambahkan pula bahwa masih ada beberapa jenis jabatan fungsional yang belum memiliki Tim Penilai di instansi pembinanya. Terkait hal tersebut, Eratra meminta kepada narsaumber dari Kantor Regional I BKN Yogyakarta yang hadir dalam workshop, yakni Deli Indra Wahyudi, SH untuk mengkomunikasikan permasalahan tersebut dengan Kementerian PAN dan RB serta instansi pembina Jabatan Fungsional, agar segera ada solusi.

Di awal materi, Deli Indra Wahyudi, SH terlebih dahulu memotivasi para peserta workshop, dengan meyakinkan peserta bahwa

“Pengalihan dari Struktural menjadi Fungsional itu bukanlah akhir dari segalanya, bukan mematikan karier PNS. JF adalah jabatan mandiri yang bila mobile kemana-mana, tidak terikat dalam satu OPD. JF harus proaktif, bukan lagi memerintah seperti Pajabat Struktural”

Selama ketugasan di OPD lain masih relevan dan sesuai dengan butir-butir kegiatan masing-maisng jabatan fungsional serta ada surat penugasan, maka seorang pejabat fungsional dapat ditugaskan ke OPD lain. Peserta workshop diminta untuk menyusun dan menilaikan DUPAK selama satu tahun, guna mengamankan nilai AK dari ketugasannya sebagai subkoordinator, mengingat mulai Janiari 2023 sudah tidak ada lagi ketugasan subkoordinator. Kedepan penilaian angka kredit akan berbasis SKP (Sasaran Kinerja Pegawai), sehingga seorang pejabat fungsional akan dapat berkontribusi pada kinerja organisasinya, tidak hanya disibukkan dengan pengumpulan angka kredit.