LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA

LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA

A. LANDASAN HUKUM

  1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
  2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
  3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil
  5. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, Dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 2 Tahun 2020;

 

B. PENGERTIAN

  1. Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara yang selanjutnya disingkat dengan LHKPN adalah laporan dalam bentuk dokumen, termasuk namun tidak terbatas pada dokumen elektronik tentang uraian dan rincian informasi mengenai Harta Kekayaan, data pribadi, penerimaan, pengeluaran, dan data lainnya atas Harta Kekayaan Penyelenggara Negara.
  2. Harta Kekayaan adalah harta benda berupa benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud, termasuk hak dan kewajiban lainnya yang dapat dinilai dengan uang yang dimiliki oleh Penyelenggara Negara beserta Istri/Suami dan Anak Tanggungan Penyelenggara Negara, baik atas nama Penyelenggara Negara, Istri/Suami, Anak Tanggungan atau pihak lain, yang diperoleh sebelum dan selama Penyelenggara Negara memangku jabatannya.
  3. Penyelenggara Negara adalah Pejabat Negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif, dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara atau pejabat publik lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

 

C. Wajib lapor LHKPN

  1. Penyelenggara Negara sebagaimana ketentuan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 terdiri dari:
    1. Pejabat Negara pada Lembaga Tertinggi Negara;
    2. Pejabat Negara pada Lembaga Tinggi Negara;
    3. Menteri;
    4. Gubernur;
    5. Hakim;
    6. Pejabat negara yang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
    7. Pejabat lain yang memiliki fungsi strategis dalam kaitannya dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang meliputi:
      1. Direksi, Komisaris dan pejabat struktural lainnya sesuai pada Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah;
      2. Pimpinan Bank Indonesia;
      3. Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri;
      4. Pejabat Eselon I dann pejabat lain yang disamakan di lingkungan sipil, militer dan Kepolisian Negara Republik Indonesia;
      5. Jaksa;
      6. Penyidik;
      7. Panitera Pengadilan; dan
      8. Pemimpin dan Bendaharawa Proyek.
  1. Jabatan lainnya yang diwajibkan untuk menyampaikan LHKPN berdasarkan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor SE/03/M.PAN/01/2005 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara yaitu:
    • Pejabat Eselon II dan pejabat lain yang disamakan di lingkungan instansi pemerintah dan atau lembaga negara;
    • Semua Kepala Kantor di lingkungan Departemen Keuangan;
    • Pemeriksa Bea dan Cukai;
    • Pemeriksa Pajak;
    • Auditor;
    • Pejabat yang mengeluarkan perijinan;
    • Pejabat/Kepala Unit Pelayanan Masyarakat; dan
    • Pejabat pembuat regulasi
  2. Wajib lapor LHKPN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kulon Progo yaitu :
    1. Bupati;
    2. Wakil Bupati;
    3. Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
    4. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama;
    5. Pejabat administrator;
    6. Jabatan Fungsional Auditor;
    7. Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggara Urusan Pemerintahan Daerah;
    8. Pengelola Unit Layanan Pengadaan; dan
    9. Pejabat yang mengeluarkan perizinan.

 

D. PENYAMPAIAN LHKPN

  1. Penyampaikan LHKPN pada saat :
    1. pengangkatan sebagai Penyelenggara Negara pada saat pertama kali menjabat;
    2. pengangkatan kembali sebagai Penyelenggara Negara setelah berakhirnya masa jabatan atau pensiun;
    3. berakhirnya masa jabatan atau pensiun sebagai Penyelenggara Negara; atau
    4. masih/selama menjabat.
  2. Penyampaian LHKPN awal atau terakhir menjabat paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak saat pengangkatan pertama/pengangkatan kembali/berakhirnya jabatan sebagai Penyelenggara Negara berdasarkan harta kekayaan yang dimiliki per tanggal pelaporan.
  3. Penyampaian LHKPN selama menjabat dilakukan secara periodik 1 (satu) tahun sekali paling lambat tanggal 31 Maret tahun berikutnya berdasarkan harta kekayaan yang dimiliki per tanggal 31 Desember tahun sebelumnya.
  4. Penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 wajib dilaksanakan secara elektronik melalui e-lhkpn pada laman resmi KPK.

 

E. SANKSI

Bagi Penyelenggara Negara yang tidak melaksanakan kewajibannya dikenai sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.