JABATAN FUNGSIONAL TIDAK PERLU DIPERHATIKAN?

Wates (10/11), Guna mendukung terlaksananya program percepatan reformasi birokrasi, setiap Aparatur Sipil Negara (ASN) harus meningkatkan kompetensi dan profesionalisme, sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-undang nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara agar setiap ASN jujur, adil dan profesional dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Hal tersebut ditekankan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Kulon Progo, Ir. RM. Astungkoro, M.Hum dalam acara Pembinaan ASN Jabatan Fungsional di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kulon Progo di Aula Adikarto Gedung Kaca Kabupaten Kulon Progo, Selasa 10 November 2015. Kegiatan tersebut diikuti oleh Kepala SKPD, Pejabat Pengelola Kepegawaian dari SKPD yang mengampu Jabatan Fungsional, perwakilan Tim Penilai Angka Kredit, dan perwakilan ASN yang menduduki Jabatan Fungsional di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kulon Progo.

Lebih lanjut Astungkoro menjelaskan bahwa pola karier ASN dilakukan melalui pengembangan jabatan struktural dan jabatan fungsional, namun mendasarkan diri pada prinsip “ramping struktur dan kaya fungsi” maka dengan melalui pengembangan jabatan akan mengarah pada restrukturisasi, simplifikasi dan otomatisasi sebagai bagian dari reformasi birokrasi. Sehingga jabatan fungsional menjadi salah satu alternatif bagi peningkatan profesionalisme menuju pada SDM yang efektif dan efisien sesuai dengan kebutuhan organisasi.

Sementara itu, Kepala Bidang Mutasi dan Status Kepegawaian Kantor Regional I Badan Kepegawaian Negara, Suratini, S.Sos., mengingatkan bahwa selaku pemangku jabatan fungsional jangan sampai terlena dan terlalu asyik dengan pekerjaan, sehingga administrasi pendukung kegiatan tidak terdokumentasi dengan baik. Akibatnya, yang bersangkutan kerepotan dalam menyusun dokumen usul penilaian angka kredit. Konsekuensinya, harus dibebaskan sementara dari jabatan fungsional yang diduduki apabila sampai dengan 5 tahun setelah kenaikan pangkat tidak dapat mengumpulkan angka kredit untuk kenaikan pangkat/jabatan setingkat lebih tinggi, bahkan jika dalam waktu 1 tahun dalam masa pembebasan sementara dari jabatan fungsional masih tidak bisa mengumpulkan angka kredit yang memenuhi untuk kenaikan pangkat/jabatan setingkat lebih tinggi maka akan diberhentikan secara permanen dari jabatan fungsional. Selanjutnya Suratini menyampaikan materi tentang Pembinaan Karier Jabatan Fungsional Tertentu yang menjelaskan tentang hak dan kewajiban ASN yang menduduki Jabatan Fungsional, yang meliputi pengangkatan dan pembebasan ASN Jabatan Fungsional serta proses penyusunan usul penilaian angka kredit.

Kegiatan ini dilaksanakan untuk mendiskusikan dan menyamakan persepsi terkait dengan pengangkatan, pembebasan sementara dan pemberhentian dari jabatan fungsional, serta pembinaan dan pengembangan jabatan fungsional di Kabupaten Kulon Progo. Demikian disampaikan oleh Dra. Yuriyanti, MM. selaku Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kulon Progo.   Yuriyanti menambahkan bahwa tidak benar kalau ada anggapan jabatan fungsional tidak perlu diperhatikan, karena  formasi jabatan fungsional mempunyai peran yang cukup vital sebagai ujung tombak yang langsung bersinggungan dengan masyarakat dalam melaksanakan program dan kegiatan instansi. “Untuk melaksanakan pendampingan bagi ASN yang menduduki Jabatan Fungsional,  kedepan, BKD akan berusaha untuk selalu melaksanakan koordinasi yang lebih intensif dengan pihak-pihak yang berkepentingan baik di pusat maupun di daerah, mengefektifkan fungsi Sekretariat Tim Penilai Angka Kredit, serta akan membangun sistem informasi jabatan fungsional di Kabupaten Kulon Progo.” tambahnya. (hsp).

 

Download materi Kabid Mutasi dan Status Kepegawaian Kanreg I BKN

Download materi Sekretaris Daerah

Download materi Kepala BKD