Sambut WTP dengan Tertib SPJ

Dalam rangka mencapai laporan keuangan daerah khususnya Badan Kepegawaian Daerah dengan predikat WTP (wajar tanpa pengecualian), Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Badan Kepegawaian Daerah mengadakan acara sosialisasi Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 9 Tahun 2013. Acara ini lebih khusus membahas tentang teknis pertanggungjawaban perjalanan dinas luar propinsi, dimana setelah adanya aturan terbaru yang mengatur tentang perjalanan dinas "at cost", banyak Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) yang masing belum paham mengenai bagaimana cara peng-SPJ-annya.

Acara yang dilaksanakan pada Hari Rabu (24/4) ini diikuti oleh 24 peserta yang terdiri dari pejabat struktural termasuk PPTK dan para Sub Pemegang Kas (PK) yang menangani secara langsung pertanggungjawaban perjalanan dinas. Sosialisasi yang diadakan di ruang rapat BKD ini menghadirkan narasumber Kepala Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Danang Adrianto, SE dan dari Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) Lindi Dewi Kartika, SE.

Dalam sambutannya Drs. Djulistyo selaku Kepala BKD menyampaikan bahwa sosialisasi ini dilaksanakan dengan tujuan untuk memberikan pencerahan agar perjalanan dinas dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan aturan. Lebih lanjut Djulis berharap bahwa keberhasilan WTP yang telah diraih oleh Badan Kepegawaian Daerah pada Tahun 2012 agar bisa dipertahankan pada Tahun 2013 ini.

Beberapa hal yang penting untuk diperhatikan antara lain pemberlakuan aturan perjalanan dinas "at cost" di Kabupaten Kulon Progo terhitung mulai Tanggal 11 Maret 2013, SPJ perjalanan dinas harus riil dan logis serta dilandasi dengan kejujuran, yang dapat dimaksukkan dalam pengeluaran riil adalah biaya taxi dan penginapan yang tidak menginap di hotel, biaya taxi yang dibiayai adalah taxi ke tempat tujuan sesuai dengan surat perintah dan merujuk pada revisi DPA apabila terdapat sisa anggaran namun harus ada perjalanan dinas tidak boleh diambil uang harian saja tapi diutamakan biaya tiket.

Dengan adanya revisi DPA, para sub PK harus membuat rincian agar pelaksanaan perjalanan dinas dapat berjalan lancar. Djulistyo menyampaikan DPA yang lama dijadikan pedoman untuk membuat perencanaan namun jangan dijadikan pedoman untuk pembuatan SPJ. "Pembuatan SPJ harus sesuai dengan yuridis formal, logis dan sesuai hati nurani," tambah Lindi.