Susun SKJ Bagian Organisasi Kabupaten Kendal Gali Informasi Ke Kulon Progo

Jumat, 12 April 2013 sebanyak 3 Orang Pegawai Negeri Sipil dari Bagian Organisasi Kabupaten Kendal berkunjung ke Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kulon Progo. Kunjungan tersebut dilakukan dalam rangka penyusunan Standar Kompetensi Jabatan yang akan dilaksanakan di Kabupaten Kendal. Ketua Rombongan Adji Rendra, Kasubbag Kelembagaan dan Analisis Jabatan Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Kendal, yang didampingi oleh stafnya Rahardian dan Suudi menjelaskan bahwa maksud kedatangannya di Kulon Progo adalah untuk menggali informasi tentang penyusunan Standar Kompetensi Jabatan yang telah dilakukan di Kulon Progo pada Tahun 2011 silam.

Adji Rendra, mengaku mendapat informasi tentang penyusunan Standar Kompetensi Jabatan ini dari searching internet dimana Kulon Progo adalah salah satu kabupaten yang telah menyusun Standar Kompetensi Jabatan. "Kami memperoleh informasi dari internet, sehingga kami bermaksud menggali informasi ke Kulon Progo," jelasnya.

Rombongan dari Kendal diterima oleh Kasubbid Kepangkatan Pratiwi Ngasaratun dan salah satu asseror magang Suhandini di ruang Sekretaris BKD. Pratiwi sendiri adalah salah satu tim yang pada waktu itu ikut membidani lahirnya Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 38 Tahun 2011 tentang Standarisasi Kompetensi Jabatan Struktural pada Pemerintah Kabupaten Kulon Progo dan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 37 Tahun 2011 tentang Kamus Kompetensi Jabatan pada Pemerintah Kabupaten Kulon Progo.

Selain menerangkan tentang proses penyusunan Standar Kompetensi Jabatan mulai dari persiapan sampai dengan detail penyusunannya menjadi SKJ, Pratiwi juga mengucapkan terima kasih kepada Bagian Organisasi Kabupaten Kendal yang telah datang untuk belajar menggali informasi tentang SKJ. "Kami berterima kasih atas kehadiran rombongan dari Kendal dan akan terus membuka diri untuk berbagi informasi kepada siapapun yang membutuhkan informasi tentang SKJ ini," terangnya.

Sampai dengan saat ini Kulon Progo telah memiliki 4 assesor dan telah resmi ditetapkan dengan SK Kepala Badan Kepegawaian Daerah Nomor 029 Tahun 2013 dan 2 orang assesor magang. Suhandini menambahkan bahwa, SKJ tersebut disusun berdasarkan Perka Kepala BKN Nomor 46a Tahun 2003 Tentang Pedoman penyusunan Standar Kompetensi Jabatan Struktural bagi PNS yang meliputi kompetensi dasar yang wajib dimiliki oleh PNS sejumlah 5 jenis yaitu integritas, kepemimpinan, perencanaan dan pengorganisasian, kerjasama, fleksibilitas dan kompetensi bidang sejumlah 23 jenis.