Diklatpim II LAN Studi Lapangan di Kulon Progo

Selasa, 3 Juli 2012, Pemerintah Kabupaten Kulon Progo menerima kunjungan sejumlah 24 orang dari Lembaga Administrasi Negara (LAN) Jakarta. Kunjungan tersebut dilakukan dalam rangka Studi Lapangan Peserta Pendidikan dan Pelatihan Tingkat II (Diklatpim II) Angkatan XXXIV Kelas A. Studi lapangan itu sendiri, mengambil tema "Penguatan Etika dan Integritas Birokrasi dalam Pelayanan Publik Melalui Penerapan Pengadaan Secara Elektronik Guna Mencegah Korupsi" dengan menghadirkan responden 12 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemkab. Kulon Progo. SKPD terkait yang diundang antara lain, Bappeda, Inspektorat Daerah, Dinas Pertanian dan Kehutanan, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Bagian Administrasi Pembangunan Setda, Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan ESDM.

Acara tersebut dilaksanakan di Gedung Kaca Lantai II Kompleks Setda Kulon Progo. Kegiatan dihadiri oleh Wakil Bupati Kulon Progo, Drs. H. Sutedjo mewakili Bupati Kulon Progo, Assisten Administrasi Umum Setda Drs. Djoko Kus Hermanto, MM., Kepala Badan Kepegawaian Daerah kabupaten Kulon Progo Drs. Djulistyo serta pejabat struktural di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kulon Progo. Sementara itu, dari rombongan peserta diklat yang berjumlah 24 orang tersebut dipimpin oleh Widyaiswara LAN Dr. Ir. Adi Wijaya. Peserta diklat tersebut berasal dari berbagai daerah di Indonesia dan semuanya sudah menjabat sebagai eselon II di lingkungannya masing-masing.

Terkait dengan tema studi lapangan, dalam sambutannya Bupati Kulon Progo, mengatakan bahwa, salah satu cara yang dapat ditempuh untuk mendukung penggunaan sistem e-procurement adalah dengan memperkuat kapasitas stakeholders. Stakeholders di bidang pengadaan merupakan pihak-pihak yang kepentingannya dipengaruhi ataupun mempengaruhi aktifitas pengadaan serta mempunyai peran penting dalam proses pengadaan. "Diantara semua stakeholders pengadaan barang/jasa, Unit Layanan Pengadaan (ULP), Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE), Inspektorat, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), dan penyedia barang/jasa (Vendor) merupakan stakeholders utama yang harus diperkokoh dalam menunjang penerapan e-procurement pemerintah”, tandas Sutedjo.

Sementara itu, Adi Wijaya mengatakan bahwa Kulon Progo dipilih karena merupakan Kabupaten yang memiliki potensi penyelenggarakan pengadaan barang dan jasa dengan frekuensi tinggi. Hal tersebut mengingat akan dilaksanakannya pembangunan berbagai mega proyek, antara lain pembangunan bandar udara, pelabuhan perikanan, penambangan pasir besi dan lain sebagainya.

Kulon Progo juga merupakan salah satu Kabupaten yang masuk dalam 10 besar penerima penghargaan dari Kementerian Dalam Negeri dalam Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EPPD) Tahun 2011. Oleh karena itu, para peserta Diklatpim II LAN ingin mendapatkan sharing pengalaman yang dimiliki Kulon Progo.