Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Kulon Progo
Rubrik : Berita
Usulan ASN Pemkab. Kulon Progo Tahun 2019
2019-07-03 09:46:13 - by : adminbkd


Sebagai amanat Peraturan
Pemerintah Nomor:
11
Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil
disebutkan bahwa
masing-masing unit organisasi pemerintah baik Pemerintah Pusat maupun
Pemerintah Daerah setiap tahun anggaran menyusun Formasi ASN berdasarkan
analisa kebutuhan dan penyediaan pegawai sesuai dengan jabatan yang tersedia
dengan memperhatikan norma, standar dan prosedur yang ditetapkan pemerintah.
Terkait hal tersebut,
Pemerintah
Kabupaten Kulon Progo telah menindaklanjuti dengan langkah-langkah berikut ini:


1.   Badan
Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan
Kabupaten Kulon Progo sebagai leading sector penyusunan Formasi ASN telah menindaklanjuti Peraturan Pemerintah
sebagaimana tersebut diatas, dengan menempuh beberapa hal diantaranya :


a.    Membentuk Panitia Penyusunan
Formasi dan Analisa Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil Daerah Tahun Anggaran
2019.


b.    Menyelenggarakan rapat koordinasi internal
tim maupun dengan instansi terkait dalam rangka pengisian formulir formasi serta
penentuan skala prioritas pemenuhan pegawai.


2.   Menindakanjuti surat dari Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Biroklarasi Nomor :
B/617/M.SM.01.00/2019 Tanggal 17 Mei 2019 tentang Pengadaan ASN Tahun 2019,
bahwa dokumen Peta Jabatan ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian yang
selanjutnya secara teknis diinput ke dalam aplikasi  e-formasi paling lambat akhir Mei 2019, kemudian
dicetak dan disampaikan  secara resmi
kepada Menteri PANRB dan Kepala BKN dengan cara diunggah dalam format file pdf paling lambat  bulan Juni 2019. Apabila sampai batas waktu
yang ditentukan belum mengirimkan maka Pemerintah Daerah dianggap tidak
mengusulkan formasi ASN.


3.   Berdasarkan Surat dari Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Biroklarasi Nomor :
B/617/M.SM.01.00/2019 Tanggal 17 Mei 2019 tentang Pengadaan ASN Tahun 2019
disebutkan bahwa usulan kebutuhan memperhatikan jumlah PNS yang memasuki usia
pensiun tahun 2019, rasio jumlah penduduk dengan PNS serta luas wilayah, dengan
ketentuan Alokasi CPNS 30% dan PPPK 70% diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan
pegawai di bidang pelayanan dasar dan memberikan kesempatan kepada pegawai Non
PNS yang saat ini masih aktif bekerja secara terus menerus sesuai dengan
ketentuan perundang-undangan yang berlaku.


4.   Penyusunan Formasi ASN Tahun Anggaran 2019 dimaksud telah
didasarkan pada analisis jabatan
Perangkat Daerah baru berdasarkan Peraturan Bupati
Nomor:          22
Tahun 2019
tentang Kualifikasi Jabatan Pimpinan Tinggi dan Jabatan Administrasi Pada
Pemerintah Daerah dan Peraturan Bupati Nomor : 44
Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 94 Tahun 2016
tentang Kualifikasi
Jabatan Fungsional Tertentu pada Pemerintah Daerah.


5.   Pegawai yang akan memasuki Batas Usia
Pensiun (BUP) pada Tahun 2019 adalah sejumlah 342 orang. Terhadap kekurangan
pegawai tersebut, tentunya menjadi tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Kulon Progo
untuk memenuhi atau mencukupi secara proporsional sesuai kemampuan keuangan
daerah, agar penyelenggaraan ketugasan dan pelayanan kepada masyarakat dapat
berjalan lancar.


6.   Dari kekurangan sebagaimana dimaksud
diatas, prioritas pemenuhan pegawai yang diusulkan ke Kementerian Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi untuk Tahun 2019 adalah sebagai berikut:


a.    Usulan kebutuhan memperhatikan jumlah
PNS yang memasuki usia pensiun tahun 2019 (BUP Tahun 2019 = 342 orang), rasio
jumlah penduduk dengan PNS serta luas wilayah, dengan ketentuan Alokasi CPNS
30% dan PPPK 70% diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan pegawai di bidang
pelayanan dasar dan memberikan kesempatan kepada pegawai Non PNS yang saat ini
masih aktif bekerja secara terus menerus sesuai dengan ketentuan
perundang-undangan yang berlaku.


b.    Usul CPNS dialokasikan untuk jabatan
JFU/Pelaksana dan
Jabatan
Fungsional
, sedangkan Usul PPPK dialokasikan untuk tenaga guru dan
tenaga kesehatan
. Jumlah
total Usulan Formasi ASN yang diajukan oleh Pemerintah Kabupaten Kulon Progo
kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara adalah sejumlah 363 formasi dengan
memperhatikan formula
CPNS 30% dan PPPK 70%, dengan perincian :


a.    Jabatan
CPNS


Usulan Formasi CPNS dialokasikan
untuk jabatan JFU/Pelaksana sejumlah 108 orang sedangkan untuk jabatan
fungsional sejumlah 18 orang. D
ialokasikan untuk bidang yang menjadi
sasaran strategis Pemerintah Kabupaten Kulon Progo
.


b.    Jabatan
PPPK


Usulan Formasi PPPK
dialokasikan
sejumlah 237 untuk jabatan tenaga guru, tenaga
kesehatan dan
penyuluh
pertanian.
 


Sebagai amanat Peraturan
Pemerintah Nomor:
11
Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil
disebutkan bahwa
masing-masing unit organisasi pemerintah baik Pemerintah Pusat maupun
Pemerintah Daerah setiap tahun anggaran menyusun Formasi ASN berdasarkan
analisa kebutuhan dan penyediaan pegawai sesuai dengan jabatan yang tersedia
dengan memperhatikan norma, standar dan prosedur yang ditetapkan pemerintah.
Terkait hal tersebut,
Pemerintah
Kabupaten Kulon Progo telah menindaklanjuti dengan langkah-langkah berikut ini:


1.   Badan
Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan
Kabupaten Kulon Progo sebagai leading sector penyusunan Formasi ASN telah menindaklanjuti Peraturan Pemerintah
sebagaimana tersebut diatas, dengan menempuh beberapa hal diantaranya :


a.    Membentuk Panitia Penyusunan
Formasi dan Analisa Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil Daerah Tahun Anggaran
2019.


b.    Menyelenggarakan rapat koordinasi internal
tim maupun dengan instansi terkait dalam rangka pengisian formulir formasi serta
penentuan skala prioritas pemenuhan pegawai.


2.   Menindakanjuti surat dari Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Biroklarasi Nomor :
B/617/M.SM.01.00/2019 Tanggal 17 Mei 2019 tentang Pengadaan ASN Tahun 2019,
bahwa dokumen Peta Jabatan ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian yang
selanjutnya secara teknis diinput ke dalam aplikasi  e-formasi paling lambat akhir Mei 2019, kemudian
dicetak dan disampaikan  secara resmi
kepada Menteri PANRB dan Kepala BKN dengan cara diunggah dalam format file pdf paling lambat  bulan Juni 2019. Apabila sampai batas waktu
yang ditentukan belum mengirimkan maka Pemerintah Daerah dianggap tidak
mengusulkan formasi ASN.


3.   Berdasarkan Surat dari Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Biroklarasi Nomor :
B/617/M.SM.01.00/2019 Tanggal 17 Mei 2019 tentang Pengadaan ASN Tahun 2019
disebutkan bahwa usulan kebutuhan memperhatikan jumlah PNS yang memasuki usia
pensiun tahun 2019, rasio jumlah penduduk dengan PNS serta luas wilayah, dengan
ketentuan Alokasi CPNS 30% dan PPPK 70% diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan
pegawai di bidang pelayanan dasar dan memberikan kesempatan kepada pegawai Non
PNS yang saat ini masih aktif bekerja secara terus menerus sesuai dengan
ketentuan perundang-undangan yang berlaku.


4.   Penyusunan Formasi ASN Tahun Anggaran 2019 dimaksud telah
didasarkan pada analisis jabatan
Perangkat Daerah baru berdasarkan Peraturan Bupati
Nomor:          22
Tahun 2019
tentang Kualifikasi Jabatan Pimpinan Tinggi dan Jabatan Administrasi Pada
Pemerintah Daerah dan Peraturan Bupati Nomor : 44
Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 94 Tahun 2016
tentang Kualifikasi
Jabatan Fungsional Tertentu pada Pemerintah Daerah.


5.   Pegawai yang akan memasuki Batas Usia
Pensiun (BUP) pada Tahun 2019 adalah sejumlah 342 orang. Terhadap kekurangan
pegawai tersebut, tentunya menjadi tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Kulon Progo
untuk memenuhi atau mencukupi secara proporsional sesuai kemampuan keuangan
daerah, agar penyelenggaraan ketugasan dan pelayanan kepada masyarakat dapat
berjalan lancar.


6.   Dari kekurangan sebagaimana dimaksud
diatas, prioritas pemenuhan pegawai yang diusulkan ke Kementerian Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi untuk Tahun 2019 adalah sebagai berikut:


a.    Usulan kebutuhan memperhatikan jumlah
PNS yang memasuki usia pensiun tahun 2019 (BUP Tahun 2019 = 342 orang), rasio
jumlah penduduk dengan PNS serta luas wilayah, dengan ketentuan Alokasi CPNS
30% dan PPPK 70% diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan pegawai di bidang
pelayanan dasar dan memberikan kesempatan kepada pegawai Non PNS yang saat ini
masih aktif bekerja secara terus menerus sesuai dengan ketentuan
perundang-undangan yang berlaku.


b.    Usul CPNS dialokasikan untuk jabatan
JFU/Pelaksana dan
Jabatan
Fungsional
, sedangkan Usul PPPK dialokasikan untuk tenaga guru dan
tenaga kesehatan
. Jumlah
total Usulan Formasi ASN yang diajukan oleh Pemerintah Kabupaten Kulon Progo
kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara adalah sejumlah 363 formasi dengan
memperhatikan formula
CPNS 30% dan PPPK 70%, dengan perincian :


a.    Jabatan
CPNS


Usulan Formasi CPNS dialokasikan
untuk jabatan JFU/Pelaksana sejumlah 108 orang sedangkan untuk jabatan
fungsional sejumlah 18 orang. D
ialokasikan untuk bidang yang menjadi
sasaran strategis Pemerintah Kabupaten Kulon Progo
.


b.    Jabatan
PPPK


Usulan Formasi PPPK
dialokasikan
sejumlah 237 untuk jabatan tenaga guru, tenaga
kesehatan dan
penyuluh
pertanian.
 


 

Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Kulon Progo : http://bkpp.kulonprogokab.go.id
Versi Online : http://bkpp.kulonprogokab.go.id/article/1402/usulan-asn-pemkab-kulon-progo-tahun-2019.html