Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Kulon Progo
Rubrik : Artikel
Birokrasi yang Entrepreneur
2010-06-11 23:58:15 - by : Dudy Saragih

Dalam pandangan masyarakat Indonesia pada umumnya, birokrasi yang
ada selama ini belum mampu memenuhi harapan sebagian besar masyarakat.
Birokrasi tidak berjalan secara efisien, lambat dan tidak efektif.
Perilaku pegawai negeri yang sering kita dengar dan lihat: ke kantor
hanya untuk mengisi daftar hadir, lalu pergi ke warung kopi, ada juga
masih bertahan di kantor dengan mengobrol sesama pegawai. Hanya sedikit
pegawai yang mempunyai inisiatif untuk menyelesaikan pekerjaan yang
bertumpuk di mejanya dan lebih banyak pegawai hanya menunggu pekerjaan
yang mempunyai duitnya atau menunggu diperintah atasannya. Itulah dosa
birokrasi yang memunculkan biaya tinggi, semua biaya yang dipakai para
birokrat ditanggung oleh rakyat. Jika perilakunya demikian, maka rakyat
merasa terbeban. Muncullah pola 4D: duduk,datang, diam, dan duit.
Bagaimana kita mau bersaing dalam era globalisasi ini. Semakin tahun
dunia ini penuh dengan persaingan pasar yang akhirnya menuju pada
kompetesi.


Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, birokrasi adalah: 1).Sistem
pemerintahan yang dijalankan oleh pegawai pemerintah dengan berpegang
pada hierarki dan jenjang jabatan; 2).Cara bekerja atau susunan
pekerjaan yang serba lamban,serta menurut tata aturan (adat dan
sebagainya) yang banyak liku-likunya dan sebagainya. Dengan demikian,
dalam kata birokrasi pemerintahan terdapat konotasi kata inefisiensi
(pemborosan) dan inefektivitas (lambat)


Kasus lemahnya birokrasi tersebut sebenarnya sudah lama dibahas
para pakar manajemen pemerintahan, bahkan di negara yang pertama kali
secara kolosal menjalankan birokrasinya Weber, yakni Amerika Serikat.
Pada tahun 1992 David Osborne dan Ted Gaebler me-review peran birokrasi
di Amerika dengan menuntutnya melakukan reinventing. Tesisnya
adalah pemerintahan baru yang berciri entrepreneur (kewirausahaan),
dengan ciri adanya kompetesi, adanya wewenang kepada warga masyarakat
untuk mengontrol birokrasi, berorientasi kepada hasil dan bukan kepada
masukan, digerakkan oleh misi dan bukan oleh ketentuan dan peraturan,
klien sebagai kustomer, lebih cenderung “mencegah” masalah sebelum
muncul daripada “mengobati” setelah masalah muncul, tidak hanya
membelanjakan uang tetapi juga mencari uang, mendesentralisasikan
wewenang dengan mengedepankan pola yang partisipatif,menyukai mekanisme
pasar, dan menjadi katalisator dari proses yang ada di dalam
masyarakat-antarorganisasi dalam masyarakat…” (Riant Nugroho D : 2001,
187).


Para birokrat Indonesia harus berani mengambil sikap menjadi seorang
entrepreneur. Artinya para birokrat negara harus berpikir dan mempunyai
visi seperti seorang pengusaha. Bagaimana unit kerjanya dapat melayani
pasar? Harus mampu memperhitungkan lost profit setiap proyek
yang ditanganinya demi kesejahteraan masyarakat. Kata entrepreneur
sendiri berasal dari bahasa Perancis yang dipakai juga dalam bahasa
Inggris dan Indonesia yang mengandung arti wirausaha.


Menanamkan semangat wirausaha ke dalam birokrasi Indonesia sudah
sangat mendesak sekali. Indonesia yang dilalui garis khatulistiwa,
letak geografisnya di antara dua benua besar, Asia dan Australia, dan
dua samudra besar, Samudera Hindia dan Samudera Pasifik, merupakan
wilayah yang sangat strategis sekali. Mempunyai tanah yang subur,
memiliki banyak barang tambang dan mineral, hutan dan
perkebunan/pertanian yang sangat luas. Banyak negara barat/maju yang
mengincar kepulauan Indonesia untuk menanamkan modalnya melakukan
kegiatan ekomominya.


Kekayaan alam melimpah ruah yang merupakan anugerah dari Tuhan Yang
Maha Esa untuk bangsa ini perlu diurus oleh orang-orang yang mempunyai
semangat entrepreneur, semangat untuk membangun negara Indonesia yang
tercinta ini untuk lebih maju dari sekarang.


Kata kunci dari semangat birokrasi yang entrepenerur adalah
bagaimana pejabat negara dapat melakukan efektif dan efisien dalam
setiap proyek pembangunan yang dilaksanakannya. Efektif mengandung arti
dapat membawa hasil dan berhasil guna, sedangkan efisien dapat
diartikan tepat atau sesuai untuk mengerjakan (menghasilkan) sesuatu
(dengan tidak membuang-buang waktu, tenaga, dan biaya). Kedua kata
kunci tersebut akan menuju persaingan yang sehat.


Salah satu wujud konkrit mewiraswastakan birokrasi dapat kita lihat
antara lain dengan adanya Badan Layanan Umum (BLU) di sejumlah
Departemen. Misalnya Badan Layanan Umum Transjakarta (Pemda DKI) yang
melayani kebutuhan transportasi untuk masyarakat Ibukota Negara. Dasar
hukum BLU adalah UU No.1 tahun 2004 tentang Perbendaharan Negara. Pasal
1 butir (23) mengatakan BLU adalah: instansi di lingkungan pemerintah
yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa
penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari
keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip
efisensi dan produktifitas. Walaupun demikian pendapat BLU dapat
digunakan langsung untuk membiayai belanja BLU yang bersangkutan.
Pendapatan tersebut dapat diperoleh dari hibah,sumbangan, atau
sehubungan dengan jasa layanan yang diberikan.


Pola-pola pembangunan yang menggunakan perjanjian BOO (Built Operate ad Own) dan BOT (Built Operate and Transfer) yang banyak digunakan intansi pemerintah
merupakan bentuk konkrit yang lain dari mewiraswastakan birokrasi. Para
birokratnya sudah mempunyai visi seperti pengusaha. Sudah
memperhitungkan untung rugi suatu proyek pembangunan dalam arti dengan
harga yang segini, mendapatkan keuntungan yang berlipat.


Betapa. lemahnya suatu organisasinya publik, jika pelaksananya
mempunyai semangat yang luar biasa untuk membangun negara ini, menuju
kemajuan bersama, maka segala kelemahan yang ada pada birokrasi
pemerintahan, dapat dipikul bersama-sama untuk mengejar cita -cita
negara, sesuai apa yang diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945 memajukan
kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.\


 


source : www.pembelajar.com

Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Kulon Progo : http://bkpp.kulonprogokab.go.id
Versi Online : http://bkpp.kulonprogokab.go.id/article/1050/birokrasi-yang-entrepreneur.html