Usulan ASN Pemkab. Kulon Progo Tahun 2019

Rabu, 3 Juli 2019 09:46:13 - Oleh : RAF

Pejabat Eselon IV dari Berbagai Kementrian Ikuti Kegiatan BM di Kulon Progo

Yuk Cek Hasil Kelulusan UPKP Tahun 2019!

BADAN INFORMASI GEOSPASIAL MEMBUKA PELUANG KARIER DALAM JABATAN FUNGSIONAL SURVEYOR PEMETAAN

SOSIALISASI PERATURAN KEPEGAWAIAN

Rapat sosialisasi pengelolaan data presensi

Sebagai amanat Peraturan Pemerintah Nomor: 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil disebutkan bahwa masing-masing unit organisasi pemerintah baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah setiap tahun anggaran menyusun Formasi ASN berdasarkan analisa kebutuhan dan penyediaan pegawai sesuai dengan jabatan yang tersedia dengan memperhatikan norma, standar dan prosedur yang ditetapkan pemerintah. Terkait hal tersebut,Pemerintah Kabupaten Kulon Progo telah menindaklanjuti dengan langkah-langkah berikut ini:

1.   Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Kulon Progo sebagai leading sector penyusunan Formasi ASN telah menindaklanjuti Peraturan Pemerintah sebagaimana tersebut diatas, dengan menempuh beberapa hal diantaranya :

a.    Membentuk Panitia Penyusunan Formasi dan Analisa Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil Daerah Tahun Anggaran 2019.

b.    Menyelenggarakan rapat koordinasi internal tim maupun dengan instansi terkait dalam rangka pengisian formulir formasi serta penentuan skala prioritas pemenuhan pegawai.

2.   Menindakanjuti surat dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Biroklarasi Nomor : B/617/M.SM.01.00/2019 Tanggal 17 Mei 2019 tentang Pengadaan ASN Tahun 2019, bahwa dokumen Peta Jabatan ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya secara teknis diinput ke dalam aplikasi  e-formasi paling lambat akhir Mei 2019, kemudian dicetak dan disampaikan  secara resmi kepada Menteri PANRB dan Kepala BKN dengan cara diunggah dalam format file pdf paling lambat  bulan Juni 2019. Apabila sampai batas waktu yang ditentukan belum mengirimkan maka Pemerintah Daerah dianggap tidak mengusulkan formasi ASN.

3.   Berdasarkan Surat dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Biroklarasi Nomor : B/617/M.SM.01.00/2019 Tanggal 17 Mei 2019 tentang Pengadaan ASN Tahun 2019 disebutkan bahwa usulan kebutuhan memperhatikan jumlah PNS yang memasuki usia pensiun tahun 2019, rasio jumlah penduduk dengan PNS serta luas wilayah, dengan ketentuan Alokasi CPNS 30% dan PPPK 70% diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan pegawai di bidang pelayanan dasar dan memberikan kesempatan kepada pegawai Non PNS yang saat ini masih aktif bekerja secara terus menerus sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

4.   Penyusunan Formasi ASN Tahun Anggaran 2019 dimaksud telah didasarkan pada analisis jabatan Perangkat Daerah baru berdasarkan Peraturan Bupati Nomor:          22 Tahun 2019 tentang Kualifikasi Jabatan Pimpinan Tinggi dan Jabatan Administrasi Pada Pemerintah Daerah dan Peraturan Bupati Nomor : 44 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 94 Tahun 2016 tentang Kualifikasi Jabatan Fungsional Tertentu pada Pemerintah Daerah.

5.   Pegawai yang akan memasuki Batas Usia Pensiun (BUP) pada Tahun 2019 adalah sejumlah 342 orang. Terhadap kekurangan pegawai tersebut, tentunya menjadi tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Kulon Progo untuk memenuhi atau mencukupi secara proporsional sesuai kemampuan keuangan daerah, agar penyelenggaraan ketugasan dan pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan lancar.

6.   Dari kekurangan sebagaimana dimaksud diatas, prioritas pemenuhan pegawai yang diusulkan ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi untuk Tahun 2019 adalah sebagai berikut:

a.    Usulan kebutuhan memperhatikan jumlah PNS yang memasuki usia pensiun tahun 2019 (BUP Tahun 2019 = 342 orang), rasio jumlah penduduk dengan PNS serta luas wilayah, dengan ketentuan Alokasi CPNS 30% dan PPPK 70% diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan pegawai di bidang pelayanan dasar dan memberikan kesempatan kepada pegawai Non PNS yang saat ini masih aktif bekerja secara terus menerus sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

b.    Usul CPNS dialokasikan untuk jabatan JFU/Pelaksana dan Jabatan Fungsional, sedangkan Usul PPPK dialokasikan untuk tenaga guru dan tenaga kesehatan. Jumlah total Usulan Formasi ASN yang diajukan oleh Pemerintah Kabupaten Kulon Progo kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara adalah sejumlah 363 formasi dengan memperhatikan formula CPNS 30% dan PPPK 70%, dengan perincian :

a.    Jabatan CPNS

Usulan Formasi CPNS dialokasikan untuk jabatan JFU/Pelaksana sejumlah 108 orang sedangkan untuk jabatan fungsional sejumlah 18 orang. Dialokasikan untuk bidang yang menjadi sasaran strategis Pemerintah Kabupaten Kulon Progo.

b.    Jabatan PPPK

Usulan Formasi PPPK dialokasikan sejumlah 237 untuk jabatan tenaga guru, tenaga kesehatan dan penyuluh pertanian.  

Sebagai amanat Peraturan Pemerintah Nomor: 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil disebutkan bahwa masing-masing unit organisasi pemerintah baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah setiap tahun anggaran menyusun Formasi ASN berdasarkan analisa kebutuhan dan penyediaan pegawai sesuai dengan jabatan yang tersedia dengan memperhatikan norma, standar dan prosedur yang ditetapkan pemerintah. Terkait hal tersebut,Pemerintah Kabupaten Kulon Progo telah menindaklanjuti dengan langkah-langkah berikut ini:

1.   Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Kulon Progo sebagai leading sector penyusunan Formasi ASN telah menindaklanjuti Peraturan Pemerintah sebagaimana tersebut diatas, dengan menempuh beberapa hal diantaranya :

a.    Membentuk Panitia Penyusunan Formasi dan Analisa Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil Daerah Tahun Anggaran 2019.

b.    Menyelenggarakan rapat koordinasi internal tim maupun dengan instansi terkait dalam rangka pengisian formulir formasi serta penentuan skala prioritas pemenuhan pegawai.

2.   Menindakanjuti surat dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Biroklarasi Nomor : B/617/M.SM.01.00/2019 Tanggal 17 Mei 2019 tentang Pengadaan ASN Tahun 2019, bahwa dokumen Peta Jabatan ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya secara teknis diinput ke dalam aplikasi  e-formasi paling lambat akhir Mei 2019, kemudian dicetak dan disampaikan  secara resmi kepada Menteri PANRB dan Kepala BKN dengan cara diunggah dalam format file pdf paling lambat  bulan Juni 2019. Apabila sampai batas waktu yang ditentukan belum mengirimkan maka Pemerintah Daerah dianggap tidak mengusulkan formasi ASN.

3.   Berdasarkan Surat dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Biroklarasi Nomor : B/617/M.SM.01.00/2019 Tanggal 17 Mei 2019 tentang Pengadaan ASN Tahun 2019 disebutkan bahwa usulan kebutuhan memperhatikan jumlah PNS yang memasuki usia pensiun tahun 2019, rasio jumlah penduduk dengan PNS serta luas wilayah, dengan ketentuan Alokasi CPNS 30% dan PPPK 70% diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan pegawai di bidang pelayanan dasar dan memberikan kesempatan kepada pegawai Non PNS yang saat ini masih aktif bekerja secara terus menerus sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

4.   Penyusunan Formasi ASN Tahun Anggaran 2019 dimaksud telah didasarkan pada analisis jabatan Perangkat Daerah baru berdasarkan Peraturan Bupati Nomor:          22 Tahun 2019 tentang Kualifikasi Jabatan Pimpinan Tinggi dan Jabatan Administrasi Pada Pemerintah Daerah dan Peraturan Bupati Nomor : 44 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 94 Tahun 2016 tentang Kualifikasi Jabatan Fungsional Tertentu pada Pemerintah Daerah.

5.   Pegawai yang akan memasuki Batas Usia Pensiun (BUP) pada Tahun 2019 adalah sejumlah 342 orang. Terhadap kekurangan pegawai tersebut, tentunya menjadi tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Kulon Progo untuk memenuhi atau mencukupi secara proporsional sesuai kemampuan keuangan daerah, agar penyelenggaraan ketugasan dan pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan lancar.

6.   Dari kekurangan sebagaimana dimaksud diatas, prioritas pemenuhan pegawai yang diusulkan ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi untuk Tahun 2019 adalah sebagai berikut:

a.    Usulan kebutuhan memperhatikan jumlah PNS yang memasuki usia pensiun tahun 2019 (BUP Tahun 2019 = 342 orang), rasio jumlah penduduk dengan PNS serta luas wilayah, dengan ketentuan Alokasi CPNS 30% dan PPPK 70% diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan pegawai di bidang pelayanan dasar dan memberikan kesempatan kepada pegawai Non PNS yang saat ini masih aktif bekerja secara terus menerus sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

b.    Usul CPNS dialokasikan untuk jabatan JFU/Pelaksana dan Jabatan Fungsional, sedangkan Usul PPPK dialokasikan untuk tenaga guru dan tenaga kesehatan. Jumlah total Usulan Formasi ASN yang diajukan oleh Pemerintah Kabupaten Kulon Progo kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara adalah sejumlah 363 formasi dengan memperhatikan formula CPNS 30% dan PPPK 70%, dengan perincian :

a.    Jabatan CPNS

Usulan Formasi CPNS dialokasikan untuk jabatan JFU/Pelaksana sejumlah 108 orang sedangkan untuk jabatan fungsional sejumlah 18 orang. Dialokasikan untuk bidang yang menjadi sasaran strategis Pemerintah Kabupaten Kulon Progo.

b.    Jabatan PPPK

Usulan Formasi PPPK dialokasikan sejumlah 237 untuk jabatan tenaga guru, tenaga kesehatan dan penyuluh pertanian.  

 

« Kembali | Kirim | Versi cetak